Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengatakan pihaknya terbuka untuk menjalin kerja sama politik dengan PDIP di Pilkada serentak 2024. Menurutnya, kerja sama politik ini bukan kali pertama terjadi meskipun keduanya berada di pihak pemerintah yang berbeda.
“Kalau komunikasi dengan PDIP ini bukan hal yang baru, kemarin dua periode Pak Jokowi hanya beda posisi. PDIP sebagai koalisi, PKS sebagai oposisi. Tetapi bukan berarti posisi yang berbeda ini menutup komunikasi,” kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2024).
Jazuli menjelaskan di beberapa daerah PKS dan PDIP berhasil mengusungkan kepala daerah bersama. Karenanya, kerja sama politik yang dilakukan keduanya bukan suatu hal yang baru.
“Jadi kalau masalah itu, teman-teman jangan bikin manas-manasi, yang penting PKS sendiri dari posisi PKS tidak pernah merasa ada hijab antara seluruh partai politik yang ada untuk berbicara bangsa dan negara. Tapi seperti apa nanti keputusannya, ya tunggu proses,” ujarnya.
Sebelumnya, Politikus PDIP Masinton Pasaribu menyatakan, PDIP tak masalah jika harus menjadi oposisi bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia menilai keduanya bisa bekerja sesuai peran masing-masing. “Bagus-bagus aja memerankan masing-masing, komunikasi atau segala macem,” kata Masinton dalam diskusi online bertajuk ‘Demokrasi Tanpa Oposisi’ pada Sabtu (4/5/2024).
Menurut Masinton, dengan PDIP dan PKS sebagai oposisi, maka suara 32 persen masyarakat saat pilpres yang tidak memilih Prabowo-Gibran dapat tersalurkan. “Artinya ada 32 persen suara rakyat yang tidak memilih Prabowo-Gibran, kan ini harus ada kanal untuk mengartukulasi kepentingan dan suara-suara rakyat tadi yang 32 persen itu,” kata Masinton.
Ketika disinggung soal hubungan PDIP dan PKS yang tidak sejalan. Masinton menyebut, sikap politik diambil bukan melalui hitungan kuantitatif, tetapi mengenai prinsip dan pendirian. “Bahwa nanti PDIP akan sendiri umpamanya, ya toh ketika pemilu 2004 lalu juga kita sendiri, no problem,” ujar Masinton.