Proyek MRT Koridor Timur-Barat (East-West) fase 1 tahap 1 mendapat kepastian pembangunannya setelah pemerintah Indonesia dan Japan International Cooperation Agency (JICA) menandatangani risalah pembahasan penilaian (Minutes of Discussion/MoD of Appraisal Mission) .
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menjelaskan pembangunan transportasi massal MRT sesuai dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional. Tujuannya untuk meningkatkan jaringan transportasi massal dan jumlah penggunanya.
“Saya sangat berharap proyek MRT koridor Timur-Barat ini dapat berjalan dengan baik dan dapat selesai tepat waktu, sehingga dapat segera dinikmati oleh masyarakat,” ujar Budi dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Senin (13/11/2023).
Penandatangan dilakukan pada Sabtu (11/11) oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian, Risal Wasal, Direktur Pendanaan Bilateral Bappenas Kurniawan Ariadi, Sekda Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setiono, dan Dirut MRT Jakarta, Tuhiyat, yang mewakili pemerintah Indonesia, dengan Chief of Representative Indonesia Office JICA, Yasui Takehiro. Namun tidak disebutkan nilai pendanaan lunak dari Jepang tersebut.
Pihak JICA Jepang sebelumnya mengakui setelah gagal mendapatkan proyek Kereta Cepat Lanjut Surabaya, pihaknya mengincar proyek pembanginan MRT Koridot Timur-Barat. Sebelumnya, JICA sudah menggarap MRT Lebak Bulus-Dukuh Atas.
Untuk proyek MRT Jakarta koridor Timur-Barat akan terbentang sepanjang 84,1 km dari Balaraja, Tangerang hingga Cikarang, Bekasi.
Dalam pengerjaannya, akan terbagi menjadi 4 (empat) tahap pekerjaan, yaitu Fase 1 Tahap 1 (Tomang-Medan Satria sepanjang 30,1 km), Fase 1 Tahap 2 (Kembangan-Tomang sepanjang 9,2 km).
Untuk Fase 2 Timur (Medan Satria-Cikarang sepanjang 20,5 km) dan Fase 2 Barat (Kembangan Balaraja sepanjang 29,9 km).
Dengan keterlibatan Jepang membangun infrastruktur transportasi massal di Indonesia dengan menyiapkan pinjaman lunak atau soft loan. Walaupun masih membutuhkan tambahan dana untuk memenuhi kebutuhan yang belum bisa terpenuhi.
Hal ini merupakan bentuk konsistensi dalam melaksanakan berbagai pembangunan transportasi massal perkotaan berbasis rel seperti MRT, LRT, dan KRL.
“Saya berharap ke depannya akan lebih banyak kerjasama yang terjalin antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang di sektor perkeretaapian,” tutur Budi.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal menyebutkan bahwa setelah penandatanganan MoD ini, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) akan segera menyelesaikan kelengkapan administrasi dari proyek ini.
“Kami menargetkan urusan administrasi ini dapat segera selesai sehingga proses pengembangan MRT timur barat dapat segera dimulai pada 2024,” ungkap Risal.
Pada tahap awal pembangunan, Fase 1 Tahap 1 dari MRT Jakarta koridor Timur-Barat akan memiliki 21 stasiun yang terdiri dari 8 stasiun bawah tanah dan 13 stasiun layang. Selain itu, pada tahap ini juga akan dibangun depot di kawasan Rorotan dengan jalur akses sepanjang 5,9 km.
“MRT Jakarta koridor Timur-Barat ini akan terintegrasi dengan koridor Utara-Selatan dengan titik temu di Stasiun Thamrin yang saat ini sedang dibangun,” kata Risal.