Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mengatakan pemeliharaan aset IKN mencapai Rp200 hingga Rp300 miliar per tahun. Anggaran tersebut masih berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Adapun OIKN telah mengusulkan anggaran tambahan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk tahun 2026 sebesar Rp16,13 triliun. Pagu indikatif yang diberikan Kemenkeu untuk OIKN tahun 2026 sebesar Rp5,5 trilun. Total anggaran OIKN tahun 2026 adalah Rp21,1 triliun.
“Termasuk (anggaran pemeliharaan). Kan kita lagi nunggu juga penyerahan dari PU (Kementerian Pekerjaan Umum) dan dari Perumahan (Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman), itu (aset IKN) untuk kita pelihara,” ujar Basuki kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Basuki merincikan, anggaran IKN per tahap yakni, 2025 sebesar Rp14,40 triliun, 2026 sebesar Rp17,08 triliun, 2027 sebesar Rp14,64 triliun, 2028 sebesar Rp2,68 triliun. Lebih lanjut, terkait asset IKN, anggaran pemeliharaan diperkirakan mencapai Rp300 triliun.
“Sekitar Rp200 sampai Rp300 miliar ini kan seiring pemeliharaannya ini dibutuhkan oleh kontraktor. Jadi bertahap tapi kita perkirakan antara Rp200 sampai Rp300 miliar,” kata dia.
Sebagai informasi, Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, mengatakan, pembangunan IKN Tahap I periode 2022-2024 telah rampung 100 persen. Hal ini menandai telah selesainya fase awal pembangunan infrastruktur dan gedung-gedung penting di IKN.
“Bangunan di IKN, sudah memenuhi standar kualitas yang memadai. Seluruh gedung di IKN mengaplikasikan konsep Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC),” kata Danis.
Dia bilang, BGH berfokus pada efisiensi air, energi, dan penggunaan material ramah lingkungan, seperti panel surya dan sistem daur ulang air. Sementara BGC mengintegrasikan teknologi cerdas, seperti otomatisasi energi dan sistem pengelolaan bangunan berbasis IoT.
Penerapan kedua konsep ini, kata dia, mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Setelah proses pembangunan selesai, setiap gedung akan melalui Provisional Hand Over (PHO), yaitu serah terima sementara dari kontraktor ke pemilik proyek, untuk memastikan semua spesifikasi dan kualitas telah terpenuhi.
Dengan selesainya pembangunan fisik, tantangan berikutnya adalah pengelolaan dan pemeliharaan aset-aset tersebut agar tetap berfungsi optimal dan berkelanjutan. Untuk mengoperasikan dan memelihara seluruh aset yang telah terbangun pada tahun ini, Otorita IKN memperkirakan akan membutuhkan anggaran pengelolaan sekitar Rp200 miliar hingga Rp300 miliar.