Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan tahap kedua IKN membutuhkan anggaran sebesar Rp48,8 triliun. Dana dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) ini nantinya akan digunakan untuk menjalankan proyek yang sudah dirancang mulai tahun 2025 hingga 2029.
Laporan ini disampaikan Basuki usai menghadap ke Presiden RI Prabowo Subianto. Basuki bersama dengan Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Perumahan Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerja Umum (PU) Dody Hanggodo menghadiri rapat terbata (ratas) di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).
“Untuk itu, dalam menyelesaikan program dari 2025 sampai 2029, dibutuhkan APBN Rp48,8 triliun,” kata Basuki.
Basuki menjelaskan anggaran tersebut digunakan untuk merampungkan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya. Dia juga berencana membuka akses menuju IKN kawasan WP2 (Wilayah Perencanaan 2).
“Karena kita tadi kan WP1, ini ke WP2. Termasuk juga dalam Rp48,8 triliun ini adalah untuk memelihara, untuk mengelola prasarana dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal tadi,” ujarnya.
Hal ini juga sejalan dengan penyerahan dari Kementerian PU dan Kementerian Perumahan kepada OIKN untuk dikelola dan dipelihara. Basuki mengungkap Prabowo telah menyetujui usulan tersebut.
“Itu dari APBN Rp48,8 triliun tadi Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan di OIKN untuk menyelesaikan tadi,” ucapnya.
Di samping itu, Basuki juga mengatakan terdapat program OIKN yang didanai Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dana tersebut mencapai Rp60,93 triliun dan sudah digunakan sampai dengan analisis kelayakan untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak lagi.
Kemudian juga untuk enam proyek KPBU lainnya, untuk pembangunan jalan dan multi-utility tunnel sepanjang 138,6 kilometer di kawasan KIPP. Ia menambahkan satu KPBU lain digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya yang sekarang sudah ada 50 MW dan telah diresmikan oleh Prabowo.
“Selama ini yang dikerjakan kan baru sebagian, ini akan kami lanjutkan yang baru dengan KPBU,” tuturnya.