Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menagih janji pemerintah soal keterlibatan investor dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Biaya pemeliharaan aset IKN yang ditaksir mencapai Rp300 miliar, terlalu membebani APBN.
“Janji (pemerintah terkait) lebih banyak melibatkan investor harus diwujudkan, untuk mengurangi beban APBN,” kata Wijayanto kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Minggu (6/7/2025).
Ia mengingatkan, biaya pemeliharaan aset akan bertambah setiap tahunnya sehingga berpotensi memperburuk keadaan ekonomi Indonesia. Keterlibatan investor bisa membuat negara terhindar dari ancaman ‘sesak napas’.
“Nilai ini tentunya sangat besar disaat kondisi keuangan kita sedang buruk. Diperkirakan nilai tersebut akan berlipat di tahun-tahun mendatang,” ungkapnya.
Diketahui, Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, mengatakan, pembangunan IKN Tahap I periode 2022-2024 telah rampung 100 persen. Hal ini menandai telah selesainya fase awal pembangunan infrastruktur dan gedung-gedung penting di IKN.
“Bangunan di IKN, sudah memenuhi standar kualitas yang memadai. Seluruh gedung di IKN mengaplikasikan konsep Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC),” kata Danis.
Dia bilang, BGH berfokus pada efisiensi air, energi, dan penggunaan material ramah lingkungan, seperti panel surya dan sistem daur ulang air. Sementara BGC mengintegrasikan teknologi cerdas, seperti otomatisasi energi dan sistem pengelolaan bangunan berbasis IoT.
Penerapan kedua konsep ini, kata dia, mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Setelah proses pembangunan selesai, setiap gedung akan melalui Provisional Hand Over (PHO), yaitu serah terima sementara dari kontraktor ke pemilik proyek, untuk memastikan semua spesifikasi dan kualitas telah terpenuhi.
Dengan selesainya pembangunan fisik, tantangan berikutnya adalah pengelolaan dan pemeliharaan aset-aset tersebut agar tetap berfungsi optimal dan berkelanjutan. Untuk mengoperasikan dan memelihara seluruh aset yang telah terbangun pada tahun ini, Otorita IKN memperkirakan akan membutuhkan anggaran pengelolaan sekitar Rp200 miliar hingga Rp300 miliar.