Para pemimpin negara BRICS menegaskan bahwa Jalur Gaza adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah kedaulatan Palestina, yang juga melingkupi Tepi Barat, dan harus diperintah sebagai satu-kesatuan oleh Otoritas Palestina.
Hal tersebut menjadi salah satu isi dari deklarasi yang disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-17 BRICS di Rio de Janeiro, Brasil, pada 6-7 Juli 2025. Penegasan ini menggarisbawahi perlunya penyatuan Gaza dengan Tepi Barat di bawah satu kepemimpinan otoritatif, yakni Otoritas Palestina.
“Kami mengakui bahwa Jalur Gaza adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah Palestina yang diduduki,” demikian kutipan dari deklarasi final KTT tersebut.
Lebih lanjut, dokumen itu menekankan pentingnya persatuan politik di wilayah Palestina. “Kami menggarisbawahi, dalam hal ini, terkait pentingnya menyatukan Tepi Barat dan Jalur Gaza di bawah Otoritas Palestina,” sebagaimana ditegaskan dalam deklarasi oleh para pemimpin BRICS.
Pernyataan BRICS ini muncul di tengah eskalasi konflik berkepanjangan yang telah menyebabkan krisis kemanusiaan parah di Jalur Gaza. Perang terbaru meletus pada 7 Oktober 2023, ketika Hamas, organisasi perlawanan Palestina, melancarkan serangan darat dan udara dari Jalur Gaza ke Israel.
Serangan tersebut, menurut otoritas Israel, menewaskan 1.200 warga dan menyandera sekitar 200 orang.
Sebagai respons, Israel melancarkan operasi militer berskala besar terhadap Jalur Gaza, disertai dengan kebijakan blokade penuh terhadap wilayah kantong berpenduduk padat tersebut. Sejak saat itu, serangan Israel terus berlanjut tanpa henti, kecuali selama periode gencatan senjata singkat.
Dampaknya sangat mematikan: lebih dari 57.000 warga Palestina telah tewas, sementara di pihak Israel, korban jiwa mencapai 1.500 orang. Angka-angka ini menggambarkan skala kehancuran dan penderitaan yang tak terbayangkan.
Konflik di Jalur Gaza juga memicu gelombang ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah. Kekerasan telah merembet ke sejumlah wilayah tetangga, termasuk Lebanon di utara dan Yaman di selatan, meningkatkan kekhawatiran akan eskalasi regional yang lebih luas.
Penegasan BRICS ini, dari forum internasional yang semakin berpengaruh, berpotensi memberikan tekanan diplomatik baru bagi penyelesaian konflik yang adil dan komprehensif, sesuai dengan hukum internasional dan resolusi PBB terkait.
Fokus pada integritas teritorial Palestina dan kesatuan pemerintahan di bawah Otoritas Palestina menjadi kunci dalam upaya menuju perdamaian yang berkelanjutan.