Di tengah serangan Ransomware yang menimpa Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menekankan urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber. RUU ini masih dalam proses pembahasan dan dianggap krusial untuk memperkuat infrastruktur serta keamanan digital nasional.
Kepala BSSN, Hinsa Siburian, melalui Wakil Kepala BSSN Komjen Pol. Putu Jayan Danu Putra, menyoroti pentingnya undang-undang tersebut dalam membangun kepercayaan publik serta meningkatkan keamanan nasional.
“Legislasi ini sangat penting tidak hanya untuk keamanan tapi juga untuk membangun kepercayaan terhadap infrastruktur digital kita,” ucap Hinsa dalam acara Cyber Law Expert Panel yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Belanda di Jakarta bersama Indonesia Cyber Security Forum (ICSF).
Dalam laporannya, Global Security Outlook 2024 yang dirilis oleh Forum Ekonomi Dunia (WEF) menunjukkan bahwa regulasi di bidang siber dan perlindungan data pribadi memiliki efektivitas yang signifikan dalam mengurangi risiko siber.
Sebaliknya, absennya undang-undang tersebut telah membuat Indonesia lebih rentan terhadap serangan siber, sebagaimana terlihat dari beberapa insiden keamanan yang terjadi baru-baru ini.
BSSN saat ini berupaya memprioritaskan pembahasan RUU ini sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029.
“Kami mendorong sinergi dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan untuk turut serta dalam penyusunan RUU ini,” tambahnya.
Indonesia telah memiliki beberapa Peraturan Presiden yang mendukung keamanan siber, di antaranya Perpres No. 47 tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber, serta Perpres No. 82 tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital.
“Kedua peraturan ini menjadi fondasi kami dalam menyiapkan aturan turunan yang akan mengatur pelaksanaannya lebih lanjut,” jelas Hinsa.
Selain pengaturan melalui perundang-undangan, BSSN juga menyoroti pentingnya investasi dalam pendidikan dan pelatihan siber. Langkah ini dianggap kunci untuk membangun ketahanan siber yang kuat di Indonesia, menyusul peningkatan kebutuhan akan keamanan digital di era modern ini.
