Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengusulkan pemerintah mampu memberikan insentif terhadap sektor industri.
Menurutnya, hal ini perlu dilakukan agar cita-cita presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tercapai.
“Perlu dilakukan upaya-upaya agar sektor industri pulih,” kata Tauhid kepada Inilah.com, Jakarta, Rabu (19/6/2024).
Dengan harapan pertumbuhan ekonomi mencapai delapan persen, Tauhid menyoroti tidak sedikit sektor industri yang harus diperhatikan.
Ia menyebut banyak industri yang belakangan mengalami pertumbuhan ke arah yang negatif, seperti tekstil, kayu, dan obat-obatan. “Jadi itu harus diperbaiki agar bisa pulih,” ucapnya.
Di samping menyoroti sektor yang memerlukan pemulihan, Tauhid juga menegaskan pemerintah perlu melakukan dorongan agar sektor yang memiliki pertumbuhan lambat dapat diberi dorongan.
“Nah yang sektor industri yang lambat misalnya industri makanan (yang perlu) didorong,” ujarnya.
Dorongan tersebut, tutur Tauhid, dilakukan dengan cara memberi perhatian lebih terhadap sektor-sektor tersebut. Ia menilai pemerintah yang akan datang juga bisa mengadakan insentif agar insdustri yang menjadi perhatian bisa tersebut berkembang.
“Saya kita pemerintah harus lebih kuat dalam mendorong. Memberikan fasilitas dan insentif baik pajak maupun non pajak,” tuturnya.
Sebelumnya, ekonom Prof. Didik J. Rachbini mengemukakan bahwa Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan memegang peranan sentral pada masa pemerintahan mendatang, sekaligus menentukan apakah pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6 persen atau lebih.
Menurut Guru Besar Ilmu Ekonomi dan peneliti INDEF ini, kegagalan mendorong ekonomi tumbuh di atas 6 persen karena sektor industri tumbuh rendah dan bergerak sangat lambat.
“Ini terjadi karena absen dan kekosongan kebijakan industri dan Kementerian Perindustrian yang dorman,” kata Prof. Didik, Selasa (18/6/2024).
Selama ini, menurut dia, Kemenperin berperan sangat terbatas dengan kebijakan yang lemah dan tidak bernilai signifikan untuk memajukan sektor industri.
Secara terus-menerus, Prof. Didik melanjutkan, sektor ini tumbuh di bawah 5 persen sehingga tidak punya daya dorong dan tidak mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi tinggi.
Bahkan, sektor ini justru mandek dengan pertumbuhan hanya 3-4 persen saja. Hal ini, menurut Prof. Didik, menandakan ketiadaan dan absen kebijakan industri. Industri dimatikan karena kebijakan yang surut dan tidak beri kesempatan, ruang, dan dorongan bagi industri nasional.
Jika kebijakan industri terus terjadi seperti selama 1-2 dekade terakhir ini, maka lupakan janji Calon Presiden RI Prabowo Subianto untuk memajukan ekonomi yang tumbuh tinggi akan bisa tercapai.
“Yang terjadi kemungkinan malah sebaliknya, pertumbuhan ekonomi akan selalu di bawah 5 persen karena terseret pertumbuhan industri yang sangat rendah,” kata Prof. Didik yang juga Rektor Universitas Paramadina, Jakarta itu.
“Mengapa Indonesia selama dua dekade ini gagal mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi?” Prof. Didik mengatakan, “Jawabnya sama, yakni karena gagal menempatkan sektor industri sebagai lokomotif pertumbuhan dan sekaligus karena Kemenperin mandek dan mandul dalam menjalankan kebijakan industrinya.”
Prof. Didik lantas menekankan bahwa faktor kritis dalam pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Prabowo kelak terletak pada kementerian ini.
Di sisi lain, dia mengungkapkan bahwa ekonomi Indonesia mengalami stagnasi pertumbuhan 5 persen atau di bawahnya karena bertumpu pada konsumsi dan sektor jasa, yang bercampur dengan sektor informal.
Dengan sektor jasa yang tidak modern dan hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga, menurut Prof. Didik, ekonomi kehilangan lokomotifnya, yang pada gilirannya ekonomi bertumbuh rendah atau moderat saja.
Menyinggung janji kampanye Prabowo bahwa pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen, Prof. Didik menilai suatu target yang hampir mustahil dengan kebijakan pada saat ini dan kementerian yang tidak berbuat banyak untuk menggubah keadaan.
“Jika ingin berbeda dari pemerintahan sebelumnya, kunci sukses terletak pada sukses atau tidaknya membenahi Kementerian Industri dan kebijakan idustrinya. Tanpa itu Indonesia akan menjadi underdog (tidak diunggulkan) di ASEAN,” kata Prof. Didik.