Serangan ransomware yang menghantam Pusat Data Nasional (PDN) menyebabkan kelumpuhan layanan imigrasi di seluruh Indonesia. Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, mengambil langkah darurat dengan memindahkan pusat data ke lokasi baru setelah pemulihan 12 jam tidak membuahkan hasil yang signifikan.
“Upaya pemulihan yang kami lakukan selama enam jam belum cukup untuk memulihkan PDN sepenuhnya. Kami tidak bisa menunggu lebih lama, publik membutuhkan layanan yang stabil,” ujar Silmy pada konferensi pers, Senin (24/6/2024).
Keputusan untuk migrasi data center ini diambil sebagai respons cepat terhadap kebutuhan mendesak layanan keimigrasian yang merupakan salah satu fungsi vital pemerintah dalam mengontrol perlintasan orang keluar masuk wilayah Indonesia. Serangan ransomware, yang diidentifikasi sebagai varian baru dari ransomware Lockbit, yaitu Brain Cipher, ini melumpuhkan berbagai layanan sejak 20 Juni lalu.
Dampak serangan ini terasa luas, dari antrean panjang di Bandara Soekarno-Hatta hingga gangguan pada layanan keimigrasian di pelabuhan dan bandara lain di Indonesia. Silmy Karim menyatakan bahwa layanan autogate dan sistem aplikasi perlintasan sudah berangsur pulih sejak Sabtu malam, dengan layanan lain mengikuti.
Gangguan ini juga mempengaruhi layanan di luar direktorat imigrasi, termasuk beberapa sistem penting Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang mengalami penundaan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di beberapa wilayah.
210 Instansi Terdampak
Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), mengatakan serangan siber Ransomware terhadap server Pusat Data Nasional berdampak pada 210 instansi pusat maupun daerah di Indonesia.
“Saat ini kami melakukan migrasi data-datanya. Harusnya bisa dipercepat apabila ada koordinasi antara tenan dengan penyedia layanannya,” kata Semuel di Kantor Kementerian Kominfo, Senin (24/6/2024).
Ia menegaskan bahwa pihaknya sedang bekerja keras untuk memulihkan layanan PDN serta memitigasi dampak lebih lanjut dari serangan ini.
“Kami sedang berkoordinasi dengan BSSN dan instansi terkait untuk mempercepat pemulihan dan memastikan hal ini tidak terulang,” ungkap Semuel.
Darurat Siber
Adapun Nenden Sekar Arum, Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), menyebutkan serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional berarti juga ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia.
Serangan terhadap PDN menambah catatan kerentanan keamanan siber di Indonesia. Menurut catatan SAFEnet, sepanjang tahun lalu telah terjadi setidaknya 32 insiden kebocoran data di lembaga pemerintah, termasuk BPJS Kesehatan, Polri, Komisi Pemilihan Umum, dan Kementerian Pertahanan.
“Serangan terhadap PDN dan kemungkinan terjadinya kebocoran data pribadi warga saat ini hanya puncak gunung es dari lemahnya sistem keamanan siber Indonesia,” ujar Nenden dalam keterangan tertulisnya.
Insiden ini memicu kekhawatiran tentang keamanan siber di Indonesia, yang belakangan ini memang kerap menjadi sorotan karena seringnya kebocoran data dan serangan siber. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat infrastruktur keamanan siber untuk melindungi data pribadi warganya dan memastikan kestabilan layanan publik.
Pembelajaran dari insiden ini adalah pentingnya memiliki sistem keamanan siber yang kuat dan respons yang cepat dalam menghadapi serangan untuk meminimalisir dampak pada layanan publik.