Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Demokrat Herman Khaeron atau yang akrab disapa Hero menegaskan, penyebab penarikan dana sebesar Rp15 Triliun oleh Muhammadiyah, harus dipelajari secara komprehensif.
“Mesti dipelajari dulu, sebenarnya apa yang mengakibatkan citra BSI menurun, apalagi terkait dengan penarikan dana Muhammadiyah,” ucap Hero kepada wartawan saat dihubungi di Jakarta, Minggu (23/6/2024).
Ia pun mendesak Direktur Utama (Dirut) Bank Syariah Indonesia (BSI) Hery Gunardi untuk memberi penjelasan terkait hal ini kepada publik.
“Jika ada proses pembicaraan yang baik, semestinya hal ini terjadi, konteksnya dirut harus menjelaskan ke publik secara terang-benderang. Jika tidak dapat menjelaskan dengan terang benderang, patut Hery Gunardi dievaluasi kinerjanya,” tandasnya.
Diketahui, PP Muhammadiyah menarik dana jumbo Rp15 triliun dari brangkas Bank Syariah Indonesia (BSI), muncul spekulasi liar. Petinggi PP Muhammadiyah gagal menjabat Komisaris BSI.
Informasinya, pihak BSI-lah yang proaktif menawarkan posisi komisaris dan dewan pengawas syariah (DPS) kepada PP Muhammadiyah. Berkali-kali diajukan tapi ditolak. Barulah pada penawaran ketiga, PP Muhammadiyah memberikan lampu hijau.
Disodorkanlah dua nama melalui surat bernomor 145/I.0/A/2024. Yakni, Jaih Mubarak untuk calon DPS dan Abdul Mu’ti untuk calon komisaris.
Keduanya bukan orang sembarangan di PP Muhammadiyah. Jaih Mubarak, misalnya, menjabat Wakil Ketua II Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Sedangkan Abdul Mu’ti adakah Sekretaris Umum PP Muhammadiyah.
Namun, keputusan RUPS BSI yang digelar 17 Mei 2024, hasilnya di luar dugaan. Karena, hanya meloloskan Jaih Mubarak sebagai dewan pengawas. Sedangkan Abdul Mu’ti terpental. Posisinya diambil alih politikus Gerindra, Felicitas Tallulembang.