Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) meminta pemerintah agar menyelesaikan berbagai masalah yang ada secara konstitusional. Pasalnya, hal ini dinilai perlu dilakukan untuk mencegah berdirinya parlemen jalanan, atau demonstrasi besar-besaran.
“Karena kalau tidak konstitusional masalah ini, maka diselesaikan dengan parlemen jalanan, demokrasi di seluruh negeri itu menyebabkan kita mundur lagi,” kata JK saat menjadi pembicara di “Election Talk #4: Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024 Oposisi atau Koalisi” di Gedung Juwono Sudarsono, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).
JK menjelaskan langkah ini menjadi solusi terbaik dalam mengklarifikasi segala tuduhan publik terhadap pemerintah. Baginya, siapa pun pemenang yang akan jadi pemerintah selanjutnya harus mendapat kepercayaan dari rakyat.
“Kepercayaan dari rakyat itu harus timbul agar pemerintah berjalan, karena pemerintah nanti akan menghadapi tantangan-tantangan yang lebih besar daripada tantangan politik,” ujarnya.
Lebih lanjut, JK menegaskan pemerintah harus mulai bersiap dalam menghadapi tantangan ke depan. Ia menyebut pemerintah berpotensi tidak mampu menghadapi tantangan ke depan dengan baik jika masalah konstitusional belum dapat diselesaikan.
“Marilah kita selesaikan masalah ini dengan konstitusional,” ucapnya.
Dengan demikian, JK menyatakan bahwa hak angket hingga pembentukan panitia khusus (pansus) menjadi salah satu upaya penyelesaian masalah konstitusional. Sehingga, negara tidak dirusak dengan cara merusak lagi.
“Kita memperbaiki negara dengan cara yang benar,” tuturnya.