Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terus menyempurnakan arah kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di provinsi Gorontalo.
Ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yana Yanti Suleman disela Rapat Kerja Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) provinsi Gorontalo. Jumat (15/12/2023).
Dalam paparannya, Kadis PPPA mengungkapkan sejumlah catatan dan tantangan yang jadi pekerjaan rumah pemda provinsi Gorontalo kedepan.
Menurutnya, Kebijakan PUG di provinsi Gorontalo harus terukur dengan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.
“Yang menjadi faktor IPM diantaranya Angka Harapan Hidup (Kesehatan), Harapan Lama Sekolah (Pendidikan) dan Pengeluaran (Ekonomi) termasuk aspek sosial,” tutur Yana.
“IPM Provinsi Gorontalo dalam 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2022 IPM Provinsi Gorontalo mencapai 69,81,” tambahnya.
Meski begitu kaya Yana, jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, IPM laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan IPM perempuan.
“Ini menandakan masih ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan,” imbuhnya.
Lanjut Yana menjelaskan, arah Kebijakan Pembangunan Responsif Gender yang menjadi prioritas daerah adalah peningkatan Sumber Daya Manusia dengan sasaran utama peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda.
Kata mantan Kadis Kesehatan itu, peran dan fungsi Pokja PUG harus dioptimalkan dengan memperhatikan 7 Prasyarat Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yaitu Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan, Sumber daya, Data Terpilah, Alat Analisis, Partisipasi Masyarakat
Yana menggarisbawahi poin prasyarat Kelembagaan yang menurutnya masih perlu untuk diakomodir melalui kebijakan reformasi birokrasi.
“Sebagai upaya percepatan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” pintanya.
Adanya struktur dan mekanisme kelembagaan yang mendukung implementasi Pengarusutamaan Gender sambung Yana, dapat berbentuk Kelompok Kerja atau Tim Pengarusutamaan Gender, Focal Point, Sekretariat Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
Ia mencontohkan, program BRIMOB SIMAKO harus jadi solusi dan fasilitas semua pemangku kepentingan untuk bersinergi dan berkolaborasi.
“Melalui BRIMOB SIMAKO hadir dalam menangani dan memecahkan masalah dengan bentuk sinergitas dan kolaboratif dari berbagai pihak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujarnya.
“Melihat data dan kondisi yang ada, telah banyak kebijakan dan peraturan yang telah mengakomodir perlidungan untuk Perempuan dan Anak,” tandas Yana.