Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan meyakini sikap keberpihakan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada perusahaan besar, dibanding ke rakyat kecil dan UMKM menjadi alasan utama Muhammadiyah menarik uang sejumlah Rp15 Triliun.
“Alasan Muhammadiyah menarik simpannya di BSI, karena merasa simpanannya tidak digunakan untuk kepentingan rakyat banyak, khususnya rakyat kecil dan mikro. Menurut Muhammadiyah, BSI lebih banyak memberi pinjaman kepada perusahaan besar,” ucap Anthony kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Senin (24/6/2024).
Padahal, kata dia, Muhammadiyah di awal mempercayakan uangnya karena ingin memberi manfaat, bagi masyarakat atau perusahaan kecil dan mikro. Tapi akhirnya kecewa karena BSI tidak memegang komitmen. “Hal ini yang menjadi dasar perbedaan pandangan kedua institusi tersebut sehingga memicu Muhamadiyah menarik dana simpanannya di BSI,” tuturnya.
Ia berpandangan, penarikan dana yang cukup fantastis ini ia nilai tak akan berpengaruh pada kepercayaan publik, kecuali diikuti oleh para pengikut Muhammadiyah, maka akan jadi lain ceritanya.
“Saya rasa, penarikan dana oleh Muhammadiyah tersebut tidak memberi pengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat kepada BSI, kecuali kalau pengikut Muhammadiyah juga melakukan hal yang sama,” ujar dia menjelaskan.
Diketahui, PP Muhammadiyah menarik dana jumbo Rp15 triliun dari brangkas Bank Syariah Indonesia (BSI), muncul spekulasi liar. Petinggi PP Muhammadiyah gagal menjabat Komisaris BSI.
Informasinya, pihak BSI-lah yang proaktif menawarkan posisi komisaris dan dewan pengawas syariah (DPS) kepada PP Muhammadiyah. Berkali-kali diajukan tapi ditolak. Barulah pada penawaran ketiga, PP Muhammadiyah memberikan lampu hijau.
Disodorkanlah dua nama melalui surat bernomor 145/I.0/A/2024. Yakni, Jaih Mubarak untuk calon DPS dan Abdul Mu’ti untuk calon komisaris.
Keduanya bukan orang sembarangan di PP Muhammadiyah. Jaih Mubarak, misalnya, menjabat Wakil Ketua II Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Sedangkan Abdul Mu’ti adakah Sekretaris Umum PP Muhammadiyah.
Namun, keputusan RUPS BSI yang digelar 17 Mei 2024, hasilnya di luar dugaan. Karena, hanya meloloskan Jaih Mubarak sebagai dewan pengawas. Sedangkan Abdul Mu’ti terpental. Posisinya diambil alih politikus Gerindra, Felicitas Tallulembang.