Pemerintah dianggap semakin mudah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Tidak semua argumen subyektif pemerintah bisa dijustifikasi untuk memakai Perppu.
Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti menyerukan masyarakat untuk lebih kritis dalam melawan upaya-upaya culas pemerintah yang dibungkus hukum.
Jika tidak keras melawan, bukan tidak mungkin ke depannya akan muncul Perppu lain yang lebih kontroversi dari Perppu Cipta Kerja (Ciptaker).
“Harus hati hati, kalau kita tidak keras menyatakan ini keliru dan kita lawan terus. Karena, kalau kita agak lemah melawan, jangan kaget kalau nanti ke luar Perppu Mengundurkan Pemilu, Perppu Presiden Tiga Periode, anything possible,” ujarnya dalam diskusi yang digelar Indo Progress, Kamis (5/1/2023).
Ia menekankan, Perppu boleh dikeluarkan dalam konteks darurat. Diaturnya berbeda dalam prosedur keadaan biasa dan baru boleh dikeluarkan dalam kondisi memaksa. Tapi, cara pemerintah dalam menerbitkan Perppu karakternya otoritarianisme karena pertimbangan ada di pemerintah sendiri.
Dalam hal ini, Bivitri cukup menyoroti terbitnya Perppu Ciptaker. Pemerintah ia nilai telah mengambil kesempatan dalam kesempitan dalam proses penerbitannya.
“Yang lebih menandakan keculasan pemerintah, Perppu Cipta Kerja dikeluarkan pada hari kerja terakhir menjelang tutup tahun, semua dalam suasana pesta tahun baru, bahkan draft perppu itu tidak bisa diakses pada malam tahun baru,” tuturnya.
Di sisi lain, Bivitri melihat masyarakat juga kurang keras menyampaikan kritik. Sebelum adanya Perppu Ciptaker, sejatinya sudah ada Perppu-Perppu lain, tapi masyarakat hanya diam, seperti Perppu Kebiri dan Perppu HTI.
Hal ini tentu memperluas ruang gerak pemerintah dalam menerbitkan Perppu, mengingat pada penerbitan yang sebelumnya tidak ada gejolak dari masyarakat.
“Ada kritik buat kita karena sebelum Cipta Kerja sudah banyak Perppu dikeluarkan tapi banyak dukungan atas dasar kebencian dan malah mengabaikan prinsip-prinsip dikeluarkannya Perppu itu,” pungkasnya.