Dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS) tahun anggaran 2025 Kota Gorontalo resmi disahkan melalui rapat paripurna yang di gelar di DPRD Kota Gorontalo, Senin (15/7/2024) malam.
Penjabat Wali Kota Gorontalo, Ismail Madjid dalam sambutannya menjelaskan bahwa dokumen KUA PPAS tahun 2025 merupakan dokumen acuan dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2025.
“Dokumen KUA-PPAS tahun 2025 ini, disusun dengan menagcu pada RKPD (Rencana kerja pemerintah daerah) tahun 2025, yang merupakan penjabaran dari dokumen RPD (Rencana pembangunan daerah) tahun 2025-2026,” tandasnya.
Selain itu, menurut Ismail, juga merupakan dokumen transisi sebelumnya, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) oleh kepala daerah terpilih.
Dia mengungkapkan, RKPD Kota Gorontalo tahun 2025 memiliki tema percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendorong transformasi ekonomi berkelanjutan.
“Berdasarkan tema tersebut, maka prioritas pembangunan Kota Gorontalo pada tahun 2025 fokus pada penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan kesejahteraan. Kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.
“Selanjutnya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel. Terakhir adalah, mewujudkan transformasi ekonomi berkelanjutan, berdaya saing dan berawasan lingkungan,” imbuhnya.
Ismail juga mengemukakan, keberhasilan pembangunan daerah tercermin dari keterpaduan dan penggabungan beberapa dimensi kebijakan dari seluruh sektor yang ada.
“Maka, tujuan pembangunan daerah harus menempatkan manusia sebagai sasaran akhir, dan fokus utama dari seluruh kegiatan pembangunan. Baik melalui pemberian pelayanan dalam berbagai segi kehidupan, yakni kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi,” jelas Ismail.
Terakhir, Ismail menuturkan, perencanaan pembangunan di Kota Gorontalo tahun 2025 disusun dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2025. Hal ini sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan pusat dan daerah.
Perencanaan pembangunan daerah Kota Gorontalo tahun 2025, juga disusun dengan berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Gorontalo, yang tertuang dalam RPD Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026. Sebagai bentuk sinergi, dan keterpaduan antara kebijakan provinsi dan daerah.
Prioritas Pembangunan Kota Gorontalo tahun 2025 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kota Gorontalo tahun 2025.
“Keterkaitan antara permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan prioritas pembangunan Kota Gorontalo tahun 2025, ditunjukkan dalam sasaran dan target pembangunan daerah tahun 2025 berdasarkan hasil proyeksi pasca perubahan kapasitas fiscal dan refocusing program, arah kebijakan nasional, masa transisi pasca pilkada serentak tahun 2024 dan rentetan dampak pandemi covid-19,” tandas Ismail.
Sehingga, tambah mantan Kepala Bapppeda Kota Gorontalo itu, mengacu pada perkembangan indikator makro ekonomi seperti yang diuraikan diatas dan juga dengan mempertimbangan perkembangan indikator makro ekonomi nasional, pihaknya optimis terhadap pertumbuhan makro ekonomi daerah tetap stabil dan rencana penggunaan dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dialokasikan berdasarkan analisis prioritas kebutuhan daerah dan digunakan secara efisien dan efektif.
“Hal ini membutuhkan kebijakan keuangan daerah yang tepat, yang memberikan dampak bagi peningkatan kondisi keuangan daerah yang kondusif untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, ada beberapa target indikator ekonomi makro yang di tetapkan tahun 2025.
Diantaranya laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,72 persen. Kemudian laju infllasi pada kisaran 4,94 Persen, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan sebesar 5,24 persen, indeks gini sebesar 0,264 Poin.
Selanjutnya, indeks pembangunan manusia (IPM) 78,94 Poin, indeks pembangunan gender (IPG) 87,77, angka harapan hidup 73,72 tahun dan terakhir tingkat pengangguran terbuka 3,2 Persen.