Sunday, 03 November 2024

Lebih Pilih Hadiri Pernikahan Anak Khofifah, Jokowi Malu Menutup PON?

Lebih Pilih Hadiri Pernikahan Anak Khofifah, Jokowi Malu Menutup PON?


Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan dirinya tidak hadir dalam penutupan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara 2024 di Stadion Utama Sumut, Sport Center Deli Serdang, Jumat (20/9/2024) malam.

Ia pun menunjuk Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy untuk menggantikan dirinya. “Yang (ke penutupan PON) Pak Menko PMK, ya,” kata Jokowi usai blusukan ke Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Jumat (20/9/2024).

Adapun alasan dirinya absen dikarenakan akan menghadiri acara pernikahan Yusuf Mannagalli, putra ketiga bakal calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. “Oh yang hadir, kan ada di sini, nanti ke Bu Khofifah,” ucap Jokowi.

Baca Juga:  STY Tegaskan Indonesia tak Akan Remehkan China Meski Belum Pernah Menang

Bisa jadi Jokowi tak punya muka untuk menutup gelaran pesta olahraga yang banyak memunculkan masalah. Publik dipertontonkan hal-hal memalukan. Di Medan, Sumut misalnya, pemerintahan setempat tidak membangun akses yang layak menuju venue pertandingan.

Transportasi pun seadanya. Atlet Voli cuma disediakan angkot dari hotel tempat menginap, lalu harus berjalan 300 meter di jalan berlumpur menuju lokasi pertandingan.

Belum lagi peristiwa ambrolnya atap gedung venue cabor menembak. Ditambah persoalan konsumsi, sejumlah atlet mengeluh makanan telat datang. Menunya pun tak memenuhi kebutuhan gizi atlet. Kejadian memalukan lainnya, terkait sportivitas.

Tuan rumah diduga merekayasa sejumlah pertanding, contohnya laga sepak bola Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melawan Aceh. Wasit berat ke pihak tuan rumah, berikan 3 kartu merah kepada tim Sulteng, tapi diam ketika tim Aceh melakukan pelanggaran.

Baca Juga:  Terhenti di Semifinal Wuhan, Aldilla Kecewa Sekaligus Bangga

Asal tahu saja, anggaran PON mencapai Rp3,94 triliun dengan rincian, Sumut mengelola Rp2,09 dan Aceh Rp1,8 triliun. Tetapi dana jumbo itu malah menghasilkan kekacauan. Makin buruk karena kurang baiknya koordinasi Kemenpora. Menteri Dito Ariotedjo juga harus ikut bertanggung jawab.