Lomba kelurahan tingkat Kota Gorontalo mulai memasuki tahap penilaian. Dari 50 kelurahan yang ada, kini tersisa sembilan kelurahan yang akan menjadi objek penilaian.
Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Kota Gorontalo, Haryono Suronoto mengungkapkan, sembilan kelurahan yang dinilai merupakan pemenang lomba kelurahan di sembilan kecamatan yang ada di Kota Gorontalo.
“Jadi, sebelum dilaksanakan tingkat Kota Gorontalo, lomba kelurahan dilakukan mulai dari tingkat kecamatan. Yang menjadi pemenang, berhak untuk mengikuti lomba kelurahan tingkat Kota Gorontalo,” ungkap Haryono.
Adapun sembilan kelurahan yang dinilai pada lomba tingkat Kota Gorontalo, yakni Kelurahan Biawao mewakili Kecamatan Kota Selatan, Kelurahan Buladu mewakili Kecamatan Kota Barat, Tuladenggi delegasi Kecamatan Dungingi, Dulalowo Timur mewakili Kecamatan Kota Tengah.
Selanjutnya, Kecamatan Sipatana mengutus Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Kota Utara diwakili Dembe Jaya, Kecamatan Hulonthalangi diwakili Kelurahan Donggala, Kecamatan Kota Timur diwakili Kelurahan Heledulaa Utara, dan Dumbo Raya delegasinya Kelurahan Leato Utara.
“Dari sembilan kelurahan itu, sudah tiga yang kami nilai. Yaitu, Kelurahan Biawao, Buladu dan Tuladenggi. Sisanya akan dinilai pada Rabu dan Kamis nanti, sesuai dengan batas waktu penilaian yang telah kami tetapkan,” ujar Haryono.
Pada lomba kelurahan sendiri, ada tiga bidang yang menjadi indikator penilaian, mulai dari bidang pemerintahan, kewilayahan hingga kemasyarakatan.
Tiap bidang tersebut, dibagi lagi item-item penilaian. Bidang pemerintahan misalnya, yang dinilai adalah pemerintahan, kinerja, inisiatif dan kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat, kelurahan berbasis teknologi informasi atau e-government dan pelestarian adat dan budaya.
Kemudian bidang kewilayahan meliputi identitas, batas, inovasi, tanggap dan siaga, bencana, pengaturan investasi dan pelestarian lingkungan hidup.
Sedangkan bidang kemasyarakatan, terdiri dari partisipasi masyarakat, lembaga kemasyarakatan,pemberdayaan kesejahteraan keluarga, keamanan dan ketertiban, pendidikan, kesehatan, ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kapasitas.