Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Halilul Khairi menilai Dewan Pewarkilan Rakyat (DPR) kurang memanfaatkan masa reses secara maksimal.
Di matanya, selama ini masa reses hanya dijadikan ajang seremonial dan ajang membangun jaringan untuk kepentingan menjaring suara pada pemilu berikutnya. Ia mengingatkan, masa reses seharusnya dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
“Jadi sekarang reses kesannya adalah untuk membangun jaringan untuk next election. Datang ke situ, siap-siap untuk membangun jaringan, bagi-bagi kopi roti,” terang Halilul secara virtual dalam webinar bertajuk ‘Memahami Ilmu Pemerintahan’ pada Sabtu (14/1/2023).
Ketimbang menanyakan apa keluhan masyarakat, masa reses dijadikan ajang aksi sosial semata, yang tidak tulus hanya cari perhatian jelang pemilu.
“Bagi-bagi bantuan kalau ada yang sakit atau apa, supaya terpilih lagi pada periode berikutnya. Itu tidak begitu pemerintahan memahami soal reses itu,” tegasnya.
Selain aksi sosial, DPR juga kerap mengumbar janji kepada konstituennya saat masa reses. Seharusnya, tutur dia, DPR tidak lagi perlu membuat janji kepada masyarakat.
Sebab, DPR cukup menyesuaikan seluruh kebijakan yang dibuat dengan apa yang dikehendaki rakyat, dalam rangka mencapai tujuan negara, yakni kesejahteraan rakyat.
Ia pun turut menyinggung soal bagaimana DPR seharusnya bisa memahami perannya sebagai sistem representasi kedaulatan rakyat secara utuh.
“Maka ketika rakyat memberikan mandat kepada pemerintah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk selalu memastikan bahwa tindakannya itu membawa kebahagiaan yang diinginkan oleh rakyat,” pungkasnya.