PP Muhammadiyah menyuarakan reformasi sistem pemilu, bila perlu hal itu dilakukan untuk Pemilu 2024. Alasannya, reformasi sistem pemilu menjadi salah satu usulan hasil Mukhtamar ke-48 Muhammadiyah. Adapun sistem pemilu yang berlaku sekarang ini proporsional terbuka.
Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menilai sistem pemilu perlu direformasi menjadi proporsional tertutup atau terbuka terbatas. Dia menilai langkah ini penting untuk menjaga kualitas demokrasi. Dengan melaksanakan sistem proporsional tertutup maka pemilih cukup mencobolos gambar parpol.
“Kita mengusulkan agar sistem proporsional terbuka sekarang ini diganti dengan sistem tertutup. Jadi hanya memilih gambar parpol. Nomor urut calegnya sudah ditetapkan oleh parpol,” kata Mu’ti, selepas menerima kunjungan jajaran Komisioner KPU, di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (3/1/2023).
Menurutnya, sistem proporsional tertutup bisa mencegah masuknya kepentingan kapital dalam agenda pemilu. Bagian lain yang dianggap penting, menghindari saling jegal antar calon legislatif dari sesama anggota partai.
“Yang kedua mengurangi money politik, karena kemudian muncul siapa yang punya kekuatan kapital yang paling kuat itu juga menjadi masalah yang menimbulkan money politic,” terangnya.
Di samping itu, penggunaan sistem yang pada pelaksanannya hanya mewajibkan pemilih memilih logo partai di pemilihan legislatif (pileg) cenderung mengurangi narasi populis. “Juga bisa mengurangi populisme politik yang kadang-kadang pemilih ini menentukan pilihan bukan berdasarkan kualitas, tapi berdasarkan popularitas,” lanjut dia
Walau demikian, Mu’ti menegaskan, sikap Muhammadiyah tersebut hanya sebatas usulan. Muhammadiyah bukan pengambil keputusan terkait perubahan sistem pemilu.