Emosi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meledaki tengah rapat dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (2/7/2025). Pemicunya, perbedaan antara kementeriannya dengan PLN terkait jumlah desa yang masih belum tersentuh listrik.
Bahlil mengatakan ada 5.600 desa yang menjadi target swasembada energi. Namun, dia sempat kebingungan karena dalam laporan PLN jumlah yang sudah tersalurkan 10 ribu desa.
“Dalam hitungan kami ada sekitar 5.600 desa yang harus kita lakukan. Tapi saya dapat laporan katanya PLN 10 ribu desa ya? Oh 10 ribu? Ini tambang? 10 ribu?,” ujar Bahlil saat Raker dengan Komisi XII DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Bahlil langsung menyemprot Dirut PT PLN Darmawan Prasodjo dan Dirjen Ketenagalistrikan ESDM Jisman P. Hutajulu, di hadapan para anggota dewan karena dinilai tak optimal dalam bekerja.
“Ini enggak tahu dirjen saya yang enggak benar atau Dirut PLN-nya yang enggak benar. Kalian habis ini ketemu sama saya, kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi dirjen kau? Ini direksi PLN kelihatannya baru juga jadi materinya baru, padahal dirut-nya cuma satu, enggak berubah-ubah,” tegas dia.
Di balik amarahnya, Bahlil menegaskan bahwa pemerataan akses listrik adalah arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ia pun memaparkan solusi untuk desa-desa terpencil yang sulit dijangkau jaringan utama, yakni dengan memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
“Jadi desa-desa yang belum ada jaringannya itu tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota/kabupaten atau kecamata. Tapi kalau dia mempergunakan PLTS maka jaringan lokal saja yang kita pakai,” jelas Bahlil.
Ia juga menyoroti masalah mekanisme anggaran. Ke depan, pembiayaan program elektrifikasi yang selama ini dititipkan melalui PLN akan ditarik dan dikelola langsung oleh Kementerian ESDM.
“Nanti itu kita akan bahas bersama-sama ke Menteri Keuangan, nanti biayanya nanti akan lewat ESDM. Selama ini kan ditaruh di PLN, dianggap itu anggaran PLN, itu anggaran negara,” pungkasnya.