Ketua Fraksi PAN DPR, Saleh Partonoan Daulay, turut mengomentari wacana perombakan kabinet (reshuffle) yang menghangat jelang pergantian akhir tahun ini. Dia mengingatkan Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk mengganti menteri yang dilakukan berbasis evaluasi kinerja, apabila kinerja buruk maka perlu diganti.
Menurut Saleh, Presiden Jokowi bertanggung jawab atas berlangsungnya pemerintahan. Apabila menteri dianggap tidak mampu memberi kontribusi maka perlu diingatkan, apabila sudah diperingatkan, kinerjanya tidak mampu mempercepat akselerasi program pemerintah maka opsi reshuffle tepat untuk dilakukan.
“Jika baik, tentu dilanjutkan. Kalau tidak baik, diperingatkan. Dan kalau sudah tidak bisa diperbaiki, presiden berhak untuk melakukan reshuffle atau pergantian,” kata Saleh, di Jakarta, Selasa (27/12/2022).
Dia mengakui pergantian kabinet erat kaitannya dengan politik, karena hal itu merupakan kebijakan politik kepala negara. Artinya apabila reshuffle dilakukan tidak berbasis kinerja hal itu juga bisa diterima karena menjadi prerogatif presiden. “Bahkan, dalam kasus tertentu, presiden bisa melakukan pergantian kapan saja. Bisa saja alasannya politik. Bukan kinerja. Sekali lagi, itu adalah hak dan kekuasaan presiden” ungkapnya.
Saleh juga menepis parpol-parpol dalam koalisi pemerintahan termasuk PAN, menyiapkan nama khusus untuk mengganti salah satu dari tiga kursi menteri dari NasDem. “Kalaupun ada reshuffle, kita serahkan sepenuhnya kepada presiden. Partai dalam lingkaran pemerintahan tidak menyiapkan nama secara khusus. Presiden yang mengerti kebutuhan dan keperluannya,” paparnya.