Kamis, 31 Oktober 2024 – 12:35 WIB
Buruh mengendarai sepeda keluar dari pabrik PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (24/10/2024). (Foto: Antara/Mohammad Ayudha)
Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap nasib PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex yang diputus pailit, memang tidak salah. Namun kurang pas. Terkesan pemerintah hanya concern terhadap raksasa industri tekstil. Skala kecil juga harus diperhatikan.
“Kasus Sritex memang menjadi contoh besar, tetapi pabrik-pabrik lain termasuk tekstil skala kecil hingga menengah pun kini menghadapi ancaman serupa. Mereka juga harus diperhatikan,” papar pengamat hukum dan ekonomi pembangunan, Hardjuno Wiwoho di Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Ya, Hardjuno benar. Sebelum heboh Sritex yang diputus pailit Pengadilan Niaga Semarang, sudah banyak pabrik tekstil yang tutup.
Hingga awal Juni 2024, setidaknya ada lima pabrik tekstil yang tutup dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Ada pula yang masih bisa bertahan namun harus melakukan efisiensi karyawan.
Sebut saja, PT Sai Apparel di Jawa Tengah melakukan PHK sebanyak 8.000 pekerja, PT Sinar Panca Jaya di Semarang melakukan PHK 2.000 pekerja. PT Bitratex di Semarang melakukan PHK 400 pekerja. PT Johartex di Magelang melakukan PHK 300 pekerja dan PT Pulomas, Bandung melakukan PHK 100 pekerja.
Advertisement
Terkait upaya penyelamatan Sritex, Hardjuno menyarankan pemerintah fokus kepada 20 ribu pekerjanya. Upaya mitigasi harus disiapkan jika kemungkinan terburuk yang terjadi. Dalam hal ini, pemerintah perlu mendorong restrukturisasi Sritex yang didera utang yang nyaris Rp25 triliun.
“Saya kira sudah benar jika Presiden Prabowo menginstruksikan empat menterinya untuk mendampingi perusahaan tersebut. Dalam hal ini, keputusan pailit dari Pengadilan Niaga masih terbuka untuk kasasi dan peninjauan kembali (PK). Status hukumnya belum final dan memungkinkan adanya opsi restrukturisasi yang lebih baik,” kata.Hardjuno.
Terkait restrukturisasi, lanjut kandidat doktor bidang hukum dan pembangunan dari Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, jawa Timur itu, kata kuncinya adalah bagaimana menjaga keberlanjutan usaha industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) nasional. Jadi, bukan hanya Sritex.
Dia tak sepakat jika pemerintah memberikan dana talangan (bailout) kepada Sritex. Alasannya, proses pertanggungjawaban dana bailout menjadi sangat rumit.
“Solusi yang lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bisa menerbitkan obligasi atau saham baru. Ini tidak hanya memberikan modal tambahan bagi Sritex untuk bayar utang. Tapi juga mengurangi beban langsung kepada negara,” terangnya.
Ke depan, kata dia, penting bagi pemerintah untuk memperkuat industri tekstil nasional. Agar mampu bersaing di tengah tekanan impor. Langkah ini bisa mencakup kebijakan perdagangan yang lebih ketat dan dukungan terhadap industri dalam negeri melalui insentif atau perlindungan tarif bagi produk lokal.
Terkait utang Sritex di sejumlah bank pelat merah, kata Hardjuno, pendekatan utama yang perlu dipertimbangkan adalah restrukturisasi utang secara transparan dan efektif. Saat ini, utang Sritex ke sejumlah bank BUMN cukup gede. Utang di BNI saja mencapai US$23,8 juta, serta BPD, mencerminkan risiko signifikan terhadap stabilitas aset bank tersebut.
“Penting bagi pemerintah dan pihak bank untuk melakukan pendekatan yang hati-hati agar dana publik yang digunakan bank BUMN tidak hilang,” ungkapnya.
Jika restrukturisasi menyulitkan, lanjutnya, masih ada opsi lain. Penjualan aset non-inti Sritex bisa menjadi pilihan untuk melunasi sebagian kewajiban kepada kreditur, termasuk bank BUMN. Dalam hal ini, dukungan pemerintah dalam memperkuat dasar hukum restrukturisasi utang sangat diperlukan.
“Misalnya, pemerintah memberikan jaminan bahwa bank tidak merugi dalam jangka panjang dan menstabilkan sektor tekstil agar tidak terjadi pengurangan drastis jumlah pemain industri lokal,” imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta kementerian terkait berupaya keras agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan Sritex yang telah diputus pailit. Intinya, Sritex harus tetap beroperasi.
Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli usai Presiden Prabowo mengadakan rapat terbatas bersama para menteri, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Selasa (29/10/2024).
Presiden Prabowo, kata Yassierli, menyatakan pemerintah tidak akan membiarkan PHK terjadi terhadap karyawan Sritex.Karena masih ada upaya kasasi MA yang sedang ditempuh Sritex.