Penjabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer mengambil langkah taktis untuk mendorong kinerja pemerintah provinsi Gorontalo dengan melakukan rotasi terhadap 28 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
Menurut Hamka momen pelantikan ini sangat dinanti- nantikan oleh seluruh stakeholders dan pemangku kepentingan sejak ditetapkannya Pergub No. 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
“Ada beberapa perubahan yang terjadi pada struktur perangkat daerah. Ada yang dipisah, ada yang dilebur dan ada juga yang lowong,” ungkap Hamka disela pelantikan dan pengambilan sumpah di Aula Rujab Gubernur Gorontalo. Kamis (19/1/2023)
Dalam lampiran Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 821.2/JPT/BKD/SK/I/19/2023 itu tercantum 28 nama pejabat yang dirotasi diantaranya,
- Asisten Pembangunan Setda : Handoyo Sugiharto
- Asisten Administrasi Umum : Sutan Rusdi
- Staf Ahli Gubernur Bid.Ekonomi : Iswanta
- Sekretaris DPRD : Sudarman Samad
- Inspektur : Misranda Nelole
- Kepala Bappeda : Sofyan Ibrahim
- Kepala BPSDM : Budiyanto Sidiki
- Kaban Keuangan : Sukril Gobel
- Kepala BPBD : Bambang Trihandoko
- Kadis Pertanian : Mulyadi Mario
- Kadis Perhubungan : M. Jamal Nganro
- Kadis PMD-Dukcapil : Slamet Bakri
- Kadis Ketahanan Pangan : Sutrisno
- Kadis Kumperindag : Risjon Sunge
- Kadis PUPR-Perkim : Aries Ardianto
- Kadis Pendidikan Kebudayaan : Rusli Nusi
- Kadis Pemuda Olahraga : Wahyudin Katili
- Kadis Sosial : M. Nadjamudin
- Kadis PP-Perlindungan Anak : Yana Yanti Suleman
- Kadis Kominfo : Rifli Katili
- Kadis Satpol PP-Linmas : Masran Rauf
- Kadis Pariwisata : Aryanto Husain
- Kadis Kearsipan Perpustakaan : Ridwan Hemeto
- Kepala Biro Umum : Daniel Ibrahim
- Kepala Biro P2E : Sagita ST MM
- Kepala Biro PBJ : Sultan Kalupe
- Kepala Biro Pemerintahan : Reflin Buata
- Kepala Biro Organisasi : Sri Wahyuni D Matona
Kata Hamka, melalui proses yang lumayan panjang, tahapan rotasi dan pengisian sebagian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup Pemprov Gorontalo telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Mulai dari proses asessmen, job fit, wawancara bersama tim pansel, rekomendasi KASN hingga ijin dari Mendagri. Dengan harapan, JPT Pratama yang duduk saat ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan, sasaran dan target,” ujarnya.
Hamka menegaskan gerak birokrasi harus selaras dengan target prioritas pemerintah, sehingga birokrasi akan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Ia menekankan adanya implementasi reformasi birokrasi yang berfokus pada lima aspek tematik, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pelayanan, belanja produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi.
“Saya harap, birokrasi kita harus lincah dan profesional. Jangan muluk-muluk namun sulit dalam realisasinya. Kalau bisa dipermudah, jangan lagi dipersulit. Namun tetap berpedoman peraturan dan ketentuan yang berlaku,” tandas Staf Ahli di Kemenpora itu.