Tuesday, 08 July 2025

RS Ainun Habibie Diperjuangkan Masuk Prioritas Kemenkes 2023

RS Ainun Habibie Diperjuangkan Masuk Prioritas Kemenkes 2023
Penjabat gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer saat menyerahkan buka tangan berupa Kain Karawo kepada Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin. (foto Zakir)

Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie terus diperjuangkan untuk masuk dalam program prioritas Kemenkes Tahun 2023 bersama dengan rumah sakit daerah lainnya yang ada di provinsi Gorontalo.

Kemenkes mengeluarkan lima program prioritas yang akan dilakukan pada APBN 2023. Salah satunya yaitu peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat dengan restrukturisasi rumah sakit di seluruh Indonesia.

“Tujuannya, meningkatkan pelayanan penyakit-penyakit risiko kematian tinggi dan biaya besar seperti jantung, stroke, dan kanker,” ungkap Pj Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer usai menemui Menkes RI, Budi Gunadi Sadikin. Jumat (27/1/2023).

Menurut Hamka, RS Ainun bisa masuk di prioritas ini, jika diperjuangkan dengan baik.

“RS Ainun saat ini sangat membutuhkan struktur bangunan untuk peningkatan tipe dari C ke B. Alhamdulilah kami menemui Pak Menkes dan diterima dengan sangat baik. Pak Menkes sampaikan akan mendukung, akan mencari alternatif pembiayaan untuk pengembangan RS Ainun. Kita akan follow up ini,” kata Hamka yang didampingi Sekdaprov Gorontalo, Syukri Botutihe.

Baca Juga:  Meriahkan Aksi Nasional Fisioterapi, IFI Gorontalo Gelar Pemeriksaan Gerak-Fungsi Gratis

Staf Ahli Kemenpora RI ini juga mengupayakan untuk pembangunan di bidang kesehatan yang ada di Provinsi Gorontalo. Termasuk pelayanan laboratorium sebagai salah satu poin dari program prioritas unggulan di Kemenkes.

“Yang pasti pihak Kementerian Kesehatan menaruh perhatian besar bukan hanya di Provinsi tapi semua daerah-daerah kabupaten dan kota di Gorontalo. Dalam waktu dekat juga pak Wamen akan berkunjung ke Kabupaten Pohuwato. Nanti akan kita ajak meninjau RS Ainun,” ujarnya.

Pada APBN 2023 di Kemenkes, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sebesar Rp178,7 triliun dengan rincian belanja dari pemerintah pusat Rp118,7 triliun dan transfer ke daerah Rp60 triliun.