Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia mengalami defisit Rp21,8 triliun per Mei 2024. Atau setara 0,1 persen dari produk domestik bruto (PDB).
“Overall (secara keseluruhan), balance (neraca) kita sudah mengalami defisit Rp21,8 triliun, atau 0,1 persen PDB,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers bertajuk “Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025” di Jakarta, Senin (24/6/2024).
Sri Mulyani menjelaskan, capaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, hingga akhir Mei masih dalam rencana pemerintah. Karenanya, defisit tersebut diklaim masih sesuai APBN 2024. “Ini masih relatif on the track dengan total overall balance tahun ini yang menurut UU APBN 2024, defisitnya 2,29 persen,” ucapnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, menjelaskan, defisit negara berasal dari kinerja pendapatan negara yang anjlok 7,1 persen. Namun, hal ini tidak sejalan dengan belanja negara yang terus mengalami peningkatan hingga 14 persen.
“APBN 2024 tidak terlepas dari lingkungan global yang berubah sangat besar. Ada dari sisi harga minyak, yield (keuntungan per tahun), exchange rate (nilai tukar rupiah) dan juga mempengaruhi kinerja dari perusahaan-perusahaan,” ujarnya.
Di mana, penerimaan negara pada Mei 20244 sebesar Rp1.123,5 triliun, turun dibandingkan Mei 2023 atau secara tahunan (year on year/yoy) senilai Rp1.209 triliun.
Khusus setoran pajak Mei 2023, turun lebih parah yakni 8,4 persen secara tahunan menjadi Rp760,4 triliun ketimbang Mei 2023 senilai Rp830,5 triliun. Sedangkan target pajak 2024 ditetapkan Rp1.988,9 triliun, namun barus terealisasi 36,2 persen.
“Terutama perusahaan dengan harga komoditas, perusahaan mining CPO mereka mengalami koreksi dari sisi kinerja perusahaan untuk 2023 yang dilaporkan pada April lalu,” tuturnya.
Dari sisi penerimaan kepabeanan dan cukai, baru masuk Rp109,1 triliun, turun 7,8 persen dibanding Mei 2023 yang mencapai Rp118,4 triliun. Dibanding target 2024 yang dipatok Rp321 triliun, realisasinya baru 34 persen.
Adapun untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) baru terealisasi Rp251,4 triliun, turun ketimbang realisasi Mei 2023 sebesar Rp260 triliun. Dibanding target tahun ini yang sebesar Rp492 triliun, sudah terealisasi 51,1 persen.
“Dari sisi PNBP kita juga mengalami penurunan 3,3 persen, lagi-lagi karena sumber daya alam yang merupakan penerimaan cukup besar dari PNBP, kemudian untuk kepabeanan dan cukai mengalami kontraksi 7,8 persen, ini situasi yang sedang berjalan di 2024, ” ungkap Sri Mulyani.