Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menilai terdapat beragam alasan pemerintah bakal menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) baik subsidi maupun non subsidi pada Juli 2024.
“Harga BBM nonsubsidi pada bulan Juli, kemungkinan ada penyesuaian (naik). Angkanya bisa cukup besar, baik subsidi maupun nonsubsidi,” kata Komaidi saat dihubungi Inilah.com, Jakarta, Senin (24/6/2024).
Ditanya berapa kenaikan harga BBM? Komaidi menerangkan dengan harga ideal untuk BBM RON 90 atau Pertalite, saat ini, berada di kisaran Rp13 ribu-Rp14 ribu per liter. “Artinya, BBM yang RON di atasnya, harganya di atas itu. Kalau ditahan maka subsidi dinaikkan atau kompensasi BBM dibayar saat ini,” kata Komaidi.
Selama ini, kata dia, subsidi BBM untuk Pertamina dibayar dengan yen. Yang dimaksud yen bukan mata uang Jepang, namun plesetan dari bahasa Jawa. “Dibayar pakai yen, artinya yen ono duite (kalau ada uangnya). Karena, Pertamina kan milik pemerintah. Bosnya juga dipilih karena politis,” terangnya.
Selanjutnya, Komaidi menyebut sejumlah faktor penentu harga BBM di tanah air yang semuanya berpihak kepada penaikan harga. Misalnya, nilai tukar (kurs) rupiah yang semakin longsor hingga mendekati nilai psikologis Rp16.500 per dolar AS.
Alasan kedua, lanjut Komaidi, produksi minyak nasional yang konsisten anjlok setiap tahun. Faktor ketiga terkait eksternal. yakni perkembangan harga minyak dunia yang memasuki tren naik.
“Rata-rata dalam beberapa waktu terakhir cukup tinggi meskipun naik fluktuasinya terjadi. Tapi secara rata-rata, angkanya lebih tinggi ketimbang asumsi APBN yang ditetapkan 82 dolar AS per barel,” terang Komaidi.
Saat ini, kata Komaidi, ketiga faktor itu seolah menyatu, membuat pemerintah hanya punya sedikit pilihan. “Ketiga seperti yang disampaikan juga nilai tukar rupiah terdepresiasi. Ketiga variabel ini mendorong harga BBM ke level yang lebih tinggi,” imbuhnya.
Sejatinya, lanjut Komaidi, harga BBM nonsubsidi yang paling realistis mengalami kenaikan untuk saat ini. Karena, harga saat ini sudah tidak sesuai dengan nilai keekonomian.
“Jadi kalau ada penyesuaian harga misalnya sebetulnya dari prinsip atau aspek ekonomi sesuatu yang wajar meski di dalam pertimbangan politik maupun pertimbangan lainnya bisa saja pendekatannya jadi beda,” tandasnya.
