Presiden Suriname Chan Santhoki menilai permintaan maaf Belanda atas kejadiaan di masa lalu membuktikan jika Negeri Kincir Angin tersebut mengakui telah melakukan ‘Kejahatan’ perbudakan.
Santokhi juga mempertanyakan sikap Belanda terlambat menyatakan permintaan maaf soal perbudakan itu. Sebab seharusnya langkah itu Belanda lakukan sejak lama agar tidak membuat keluarga korban semakin terluka.
“Ini tentang penindasan dan eksploitasi selama berabad-abad. Menawarkan permintaan maaf juga mengakui momentum, aspek budaya dari keturunan mereka yang diperbudak, dan menjadikan momen saat Anda meminta maaf menjadi bermakna,” kata Santokhi pekan lalu seperti dikutip Dutch News.
“Terlebih, persiapan saat meminta maaf sama pentingnya dengan bagaimana Anda meminta maaf dalam praktik,” ucapnya melanjutkan.
Sementara itu Perdana Menteri Aruba, Evelyn Wever Croes menunjukkan sikap yang berbeda dengan Suriname. Sebab Croes justru menyambut baik permintaan maaf dari Pemerintah Belanda. Dia menyebut permintaan PM Belanda Rutte ini sebagai ‘titik balik dalam sejarah kerajaan’.
“Sekarang kami punya kesempatan untuk bekerja sama untuk masa depan yang lebih baik sebagai negara yang setara,” ujarnya.
Sebelumnya, PM Belanda Mark Rutte pada Senin (19/12) mewakili negaranya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka soal kejadian masa lalu. Kejadian itu terkait tindakan perbudakan yang terjadi pada era kolonial terhadap negara-negara termasuk masyarakat Suriname.
Pernyataan Rutte itu banyak mendapat respon yang beragam baik pro dan kontra. Ada sebagian negara yang menerima dan ada juga yang menolak permintaan maaf tersebut.
Ketua Komisi UNESCO Belanda Kathleen Ferrier berharap permintaan maaf Rutte tak cuma omong kosong belaka. Sebab permintaan maaf ini merupakan momen bersejarah dunia.
“Ini benar-benar momen bersejarah,” kata ketua komisi UNESCO Belanda, Kathleen Ferrier.
“Saya melihat seorang perdana menteri yang rendah hati, yang memperhatikan fakta-fakta, dan berkata bahwa dia telah belajar dan menantikan masa depan,” ujarnya.