Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi pertemuan Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, hasil pertemuan tersebut tidak akan jauh berbeda dengan yang pernah dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di 2014.
“Lah bertemu saja enggak apa-apa. Dulu pada masa Pak Jokowi ketika menjadi presiden kami tim transisi juga bertemu, meskipun rekomendasinya banyak yang tidak dijalankan,” kata Hasto di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Senin (3/6/2024).
Hasto mengungkapkan dirinya pernah memberikan saran kepada Jokowi tapi diabaikan. Salah satu sarannya soal akses pengusaha ke kuasaan yang memunculkan praktik mafia. “Mafia minyak, mafia pangan, itu enggak ada. Karena semua hanya akan ada, akan exist, kalau ada akses kekuasaan,” ujarnya.
Ketika elite pemerintah memberikan akses tersebut, tutur dia, maka bukan tidak mungkin hingga saat ini masih banyak mafia yang terus bertumbuhan. Hal ini, ungkap Hasto, membuktikan bahwa Jokowi mengabaikan rekomendasi yang diberikan olehnya maupun kementerian.
“Ketika istana bisa menjadi lambang supremasi kebijakan hukum, maka enggak akan ada mafia-mafia itu. Tapi itu kan engga dijalankan,” ucapnya.
Diketahui, Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menemui Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Pertemuan ini membahas transisi sektor keuangan dari Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin ke Prabowo-Gibran.
Gugus Tugas ini diKetuai oleh Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Kehadirannya juga ditemani oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani sekaligus Wakil Ketua Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Tommy Djiwandono, hingga Budisatrio Djiwandono.
Muzani mengatakan, kegiatan sinkronisasi ini merupakan arahan dari Prabowo sebagai upaya untuk mempersiapkan pemerintahan mendatang.
“Beliau berharap bahwa proses sinkronisasi ini akan berjalan baik, karena beliau ingin pada pemerintahan yang akan datang tidak memakan waktu terlalu lama untuk proses transisi,” kata Muzani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (30/5/2024).
Di tempat yang sama, Sri Mulyani menyampaikan bahwa dalam proses penyusunan RAPBN 2025, diperlukan suatu komunikasi dan koordinasi serta sinkronisasi agar di dalam RAPBN 2025 bisa menampung aspirasi program baru, namun tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan kredibilitas.
“Ini adalah tujuan yang sangat baik, kami di Kemenkeu, minggu lalu saya menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiskal 2025 yang pada Selasa lalu mendapatkan pandangan dari seluruh fraksi di DPR,” ujar Sri Mulyani.