Utang jatuh tempo yang harus dibayar Presiden Prabowo Subianto per Juni 2025 tembus Rp178,2 triliun. Atau nyaris 5 persen dari total belanja negara dalam APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun. Sementara total utang jatuh tempo yang harus dibayar tahun ini, lebih dari Rp800 triliun.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), memuat informasi detail mengenai jumlah dan komposisi utang berbentuk SBN (Surat Berharga Negara).
Hasilnya, mengejutkan. Ada 6 seri SBN yang jatuh temponya (maturity date) pada bulan ini, angkanya jumbo-jumbo. Yakni, SPN12250612 yang jatuh tempo 12 Juni 2025 senilai Rp1 triliun. Kedua, FR0081 yang jatuh tempo 15 Juni 2025, nilainya mencapai Rp142,2 triliun.
Ketiga adalah RIJPY0625 yang jatuh tempo pada 9 Juni 2025, nilainya mencapai 68,2 miliar yen Jepang, atau setara Rp7,7 triliun (kurs Rp113 per yen). Keempat, SPNS09062025 yang jatuh tempo 9 Juni 2025, nilainya Rp3,6 triliun.
Kelima, SNI0625 senilai US$750 juta atau Rp12,2 triliun (asumsi kurs Rp16.301 per dolar AS) selaku utang yang jatuh tempo pada 23 Juni 2025. Keenam, ST010T2 yang jatuh tempo per 10 Juni 2025 dengan nilai Rp11,5 triliun. Total jenderal mencapai Rp178,2 triliun.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suminto menyebut, besarnya utang bervariasi. Namun yang lebih penting adalah kemampuan bayar pemerintah yang tepat waktu dan tepat jumlah. Semuanya harus sesuai dengan perencanaan pengelolaanya.
“Kalau soal nilai kan relatif. Dari bulan ke bulan, bervariasi jatuh temponya. Terdistribusi di berbagai tanggal, bulan. Tapi kan semuanya sudah masuk dalam perencanaan pengelolaan utang kita, yang sudah bagus,” kata Suminto, di Jakarta, dikutip Minggu (15/6/2025).
Suminto memastikan, berapapun nilai utang yang jatuh tempo, pasti dibayar pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah tidak pernah sedetikpun terlambat dalam membayar utang jatuh tempo.
“Yang penting itu semua kewajiban utang kita tunaikan dengan baik, kita bayar tepat waktu, tepat jumlah. Enggak pernah ada keterlambatan dong,” kata Suminto.
Tak hanya porsi utang jatuh tempo bulan Juni sebesar Rp178,2 triliun yang harus dibayar lunas pemerintah, bikin miris. Total utang jatuh tempo pada tahun ini, mencapai Rp800,33 triliun. Terdiri dari utang SBN senilai Rp705,5 triliun ditambah utang Rp94,83 triliun.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, risiko dari profil utang jatuh tempo pada 2025, sangat kecil seirin membaiknya perekonomian Indonesia. Dalam hal ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dipastikan kredibel dan kondisi politiknya stabil.
“Sehingga jatuh tempo yang seperti kelihatan tinggi itu tidak menjadi masalah selama persepsi terhadap APBN, kebijakan fiskal ekonomi dan politik tetap sama,” ujar Sri Mulyani, Jakarta, Kamis (6/6/2025).
Dia bilang, utang jatuh tempo utang pemerintah yang tinggi pada tahun ini, dipicu penarikan utang besar-besaran saat pandemi COVID-19. Penarikan utang yang tinggi, berasal dari skema burden sharing bersama dengan Bank Indonesia (BI).
“Jangan lupa pandemi COVID-19, waktu itu hampir membutuhkan (utang) Rp1.000 triliun. Pada saat itu, penerimaan negara turun 19 persen, karena terhentinya ekonomi,” kata Sri Mulyani.