Pelan tapi pasti, utang di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin mendekati Rp7.000 triliun. Per akhir September tembus Rp6.711,52 triliun. Sesuai prediksi ekonom senior Indef, Prof Didik J Rachbini.
Utang pemerintahan Jokowi bergerak menuju Rp7.000 triliun, pernah disampaikan Prof Didik kepada Inilahcom, beberapa waktu lalu. “Bener ya,” tukas Prof Didik kepada Inilah.com, Kamis (4/11/2021).
“Sebentar lagi utang bisa tembus Rp7 ribu triliun. Setelah Jokowi lengser, warisan utang bisa belasan ribu triliun. Enggak enak sekali jadi presiden nanti,” imbuh pria kelahiran Pamekasan, Madura ini.
Sebagai mantan Anggota DPR dari Fraksi PAN, dirinya merasa prihatin dengan tidak berjalannya checks and balances. Padahal, Indonesia sebagai negara dekorasi perlu checks and balances yang seharusnya diperankan DPR.
“Pemimpin saat ini berhasil membangun kerajaan besar di mana sudah tidak ada kontrol lagi yang bisa diharapkan bisa mengawal jalannya pemerintah tetap on the track. Utang terus membengkak, termasuk utang BUMN menggunung hingga Rp2.000 triliun. Mengelola negara kok kayak gini,” ungkapnya.
Pada 2020, kata Didik, utang pemerintah melonjak dua kali lipat. Biasanya Rp600 triliun meroket hingga Rp1.200 triliun. Alasannya ada pandemi COVID-19 sehingga negara butuh dana besar untuk penanganannya.
“Padahal, ada COVID-19 banyak yang bisa dihemat. Karena anggaran kunjungan ke luar negeri tidak ada. Kementerian atau lembaga negara tidak ke luar kota. Karena semuanya Work From Home (WFH). Harusnya ada penghematan, tapi kok malah boros karena utangnya naik,” tuturnya. Â
Dikutip dari laman APBN KiTa Kementerian Keuangan, per akhir September 2021, utang pemerintah menembus Rp6.711,52 triliun. Angkanya bertambah cukup signifikan, apabila dibandingkan posisi utang pemerintah di penghujung Agustus 2021, sebesar Rp6.625,43 triliun. Artinya, dalam sebulan saja, utang negara bertambah Rp86,09 triliun.
Alhasil, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga mengalami kenaikan. Pada September 2021, rasio utang terhadap PDB sebesar 41,38 persen. jadu di atas bulan sebelumnya sebesar 40,85 persen.
Utang pemerintah Indonesia paling besar dikontribusi dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) domestik yakni sebesar Rp 5.887,67 triliun yang terbagi dalam Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Selain SBN domestik, pemerintah juga berutang melalui penerbitan SBN valas yakni sebesar Rp 1.280 triliun per September 2021. Baik SBN domestik maupun valas, keduanya sama-sama mengalami kenaikan cukup besar.