Ukraina dan badan hak asasi manusia Dewan Eropa menandatangani perjanjian pada hari Rabu (25/6/2025) yang menjadi dasar bagi pengadilan khusus untuk pejabat senior Rusia termasuk Presiden Vladimir Putin atas kejahatan agresinya terhadap Ukraina.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyerukan penuntutan terhadap Putin sebagai penjahat perang karena memerintahkan penyerangan pasukannya terhadap Ukraina. “Kita perlu menunjukkan dengan jelas, agresi berujung pada hukuman, dan kita harus mewujudkannya bersama-sama, seluruh Eropa,” kata Zelenskyy setelah menandatangani perjanjian dengan Sekretaris Jenderal Dewan Eropa Alain Berset. “Diperlukan keberanian politik dan hukum yang kuat untuk memastikan setiap penjahat perang Rusia diadili, termasuk Putin,” tambah Zelenskyy.
Putin saat ini menghadapi surat perintah penangkapan yang dikeluarkan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag atas dugaan kejahatan perang berupa pengangkutan anak-anak secara ilegal keluar dari Ukraina.
ICC memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida, namun tidak memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki kejahatan agresi atau penggunaan kekuatan bersenjata terhadap negara lain.
Pengadilan khusus ini dibentuk untuk mengadili kejahatan agresi Rusia atas invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022. Secara teori, pengadilan ini dapat mengadili tokoh-tokoh senior Rusia, termasuk Putin. Belum diputuskan di mana pengadilan tersebut akan bermarkas, tetapi Zelensky mengatakan Den Haag, tempat berdirinya ICC, akan menjadi lokasi yang sempurna.
Ini adalah pertama kalinya pengadilan semacam itu dibentuk di bawah naungan Dewan Eropa, badan hak asasi manusia tertinggi di benua itu. Dewan Eropa mengatakan pengadilan yang diusulkan juga berpotensi digunakan untuk mengadili warga Korea Utara dan Belarusia yang membantu Rusia dalam invasi tersebut.
Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa, sebelumnya mengatakan pengadilan khusus tersebut akan memberikan Ukraina jalan menuju keadilan atas keputusan pemimpin negara untuk menginvasi wilayahnya. Tindakan tersebut untuk saat ini tidak dapat ditangani oleh pengadilan atau mahkamah internasional lainnya.
Dewan Eropa yang beranggotakan 46 orang bukan bagian dari Uni Eropa. Anggotanya meliputi negara-negara Eropa non-UE seperti Turki, Inggris Raya, dan Ukraina. Rusia dikeluarkan dari badan tersebut setelah invasinya ke Ukraina. Selain surat perintah penangkapan untuk Putin, ICC juga berupaya menangkap empat komandan tinggi Rusia karena menargetkan warga sipil.